Review 10

Positive Support

Langkah selanjutnya dalam mengintegrasi hak asasi manusia ke dalam praktek pembangunan adalah melalui dukungan positif. Tujuan langkah tersebut di sini adalah untuk menciptakan kondisi untuk mencapai hasil yang spesifik bagi hak asasi manusia. Dukungan positif kini menjadi salah satu bidang bantuan pembangunan internasional yang tumbuh paling pesat selama dekade terakhir.

Adapun proyek-proyek dukungan positif memiliki tujuan yang beragam, misalnya:

- Penguatan masyarakat sipil atau badan legislatif

- Meningkatkan hukum dan kelembagaan dasar-dasar aturan hukum

- Penguatan media atau organisasi pengawas hak asasi manusia

- Menciptakan mekanisme pemilihan

- Mengadakan pelatihan HAM bagi polisi, tentara, dan LSM kepemimpinan

- Membawa tentang reformasi peradilan.

Selama lima belas tahun terakhir atau lebih, dukungan positif terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan telah menjadi sektor utama dalam kerjasama pembangunan. Lembaga pemerintahan demokratis yang ditambahkan pertama ke agenda pembangunan tradisional dalam cara yang signifikan adalah USAID. Pada tahun 1990 mandat itu diulang dalam bentuk 6 (enam) tujuan kebijakan utama, termasuk "pembentukan demokrasi yang berkelanjutan. Menurut situs USAID, “melalui pendirian lembaga-lembaga demokratis, pasar bebas dan terbuka, sebuah informasi dan berpendidikan penduduk, masyarakat madani yang hidup, dan hubungan antara negara dan masyarakat yang mendorong pluralisme, partisipasi, dan resolusi konflik secara damai”.

Bank Dunia telah secara resmi diubah menjadi hak asasi manusia, dan wacana tentang tata pemerintahan kemudian menjadi kurang teknis, setidaknya dalam dokumen ditujukan untuk konsumsi publik. Ini menghasilkan hasil yang menarik. "dengan membantu untuk memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan, memperkuat sistem peradilan, dan memodernisasi sektor keuangan, Bank memberikan kontribusi untuk membangun lingkungan di mana orang akan lebih mampu untuk mengejar yang lebih luas hak asasi manusia" (World Bank 1999, 3).

Dibutuhkan lebih dari beberapa ideologis lompatan untuk melihat bagaimana memperkuat sistem keuangan adalah aktivitas hak asasi manusia. Orang merasa yakin bahwa para perumus dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dua kovenan tidak berpikir untuk menopang persyaratan cadangan perbankan, meningkatkan standar akuntansi, atau arus liberalisasi akun-berguna seperti ini untuk berbagai tujuan penting-ketika mereka membangun bangunan hak asasi manusia.

Untuk menyimpulkan, dukungan masyarakat sipil wacana dan praktek adalah, seperti semua bantuan pembangunan, campuran yang aneh kenaifan politik dan teknis, di satu sisi, dan dalam rekayasa sosial dan intervensi politik, di sisi lain. Apa yang mungkin paling mengganggu, di sini adalah:

a.     Keterputusan antara retorika dan praktek,

b.    Cara membuat praktisi buta retorika mereka sendiri kekuasaan, dan

c.  Fakta bahwa dengan menyembunyikan tindakan kekuasaan, ada sedikit cara untuk membicarakannya, mengkritik itu, untuk dengan demikian akhirnya untuk memperbaiki itu.

Mereka tahu bahwa ketika orang luar mengambil dan memilih sejumlah organisasi dan memasukkan banyak uang ke mereka, mereka cenderung mengetahui lebih baik daripada kami konteks lokal dan mekanisme dan pancang, dan yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun kapasitas yang besar untuk mengulangi donor wacana. Secara formal, kekuatan mereka kecil, seperti yang biasanya terjadi bagi mereka yang berada pada penerima bantuan relasi. 

 

Review 9

Political Conditionality

Pada tahun 1990-an, dengan bangkitnya ideologi neoliberalisme, berubahlah visi pembaruan bantuan oleh negara maju (Barat) kepada negara sedang berkembang. Pertama, bantuan untuk pembangunan terus dikurangi. Misalnya pada tahun 1990 bantuan ekonomi mencapai US 60 milyar, maka pada tahun 1997 jumlah itu sudah berkurang menjadi US 40. Sebaliknya, FDI (foreign direct investment) yang menuntut keterbukaan sebuah negara, malah meningkat. Kedua, bantuan kini diberikan dengan mensyaratkan yang disebut "political conditionality". Artinya harus ada perubahan politik dan pemerintahan sebagai syarat diberikannya bantuan untuk pembangunan. Hal ini berarti perubahan ke arah demokratisasi dan peningkatan hak-hak asasi manusia, serta dijalankannya "good governance".

Alasan mengenai persyaratan politik ialah pertama, donor secara de facto telah lama menyediakan bantuan pembangunan untuk rezim terlepas dari praktik hak asasi manusia mereka. Sebagai hasilnya, bantuan tersebut dijadikan alat untuk menakut-nakuti pihak yang menentang pelanggaran hak asasi manusia supaya ia mengakhiri kediktatorannya. Kedua, banyak pihak yang berasumsi bahwa bantuan adalah dongkrak untuk merubah kebijakan.

Persyaratan sering dianggap tidak adil. Terjadi situasi di mana cara yang digunakan untuk mencapai rasa hormat terhadap hak asasi manusia itu bertentangan dengan standar hak asasi manusia, karena bisa merugikan kaum subordinat. Padahal seharusnya, bantuan kemanusiaan tersebut diberikan tanpa syarat atau sanksi karena bisa memberatkan kaum miskin (subordinat). Di negara-negara demokratis lebih sedikit kasus pelanggaran hak asasi manusia daripada di negara yang non demokratis. Dari perspektif hak asasi manusia, penerimaan oleh pihak yang terkena dampak penggunaan persyaratan terhadap para penguasa mereka adalah situasi ideal. 

Persyaratan Tidak Pernah Benar-benar Diimplementasikan

Persyaratan Tidak Menghasilkan Hasil yang Dimaksud

Hal ini akan diterapkan hanya untuk beberapa negara (atau multilateral badan). Akibatnya, akan menimbulkan legitimasi dan efektivitas secara dramatis di negara tersebut. Hal tersebut terjadi kare na donor mendapatkan kesulitan di dalam mengkoordinasikan persyaratan tersebut terhadap kebijakan bantuan pada umumnya. Adapun alasan sulitnya koordinasi, karena donor mempunyai penilaian yang berbeda di saat situasi tertentu sehingga timbulah perbedaan dalam sistem politik dan ideologi dalam melakukan koordinasi. Ketika salah satu donor menarik diri, yang lain akan mengambil alih. Beberapa mungkin akan mengurangi bantuan mereka sehingga, menurunkan dampak dari tindakan mereka.

Persyaratan negatif hanya menyerang gejala tetapi bukan penyebab masalah. Dan juga pemerintah dan masyarakat sipil dari negara-negara penerima tidak setuju dengan kebijakan dan politik yang dipromosikan oleh persyaratan bantuan. Misalnya saja demokrasi, negara-negara penerima mungkin terpaksa pergi melalui pemilihan mengorganisir gerakan untuk menjaga akses ke bantuan internasional, tetapi mereka juga memiliki banyak cara untuk memastikan bahwa pemilihan akan tidak bebas dan tak adil. Mereka dapat menggunakan sumber daya publik seperti dana, perlindungan, perhatian media untuk outspend bagi lawan-lawan mereka. Dan mereka dapat memicu konflik etnis untuk menciptakan kekacauan.

IMF baru-baru ini berupaya untuk memikirkan kembali kebijakan persyaratan. Dengan melakukan tiga solusi :

(1) Menetapkan kondisi yang benar-benar penting bagi pencapaian stabilitas ekonomi makro.

(2) Memantau kondisi melalui cara yang lebih fleksibel, dengan pemerintah luas serta partisipasi.

(3) Membedakan persyaratan IMF sejelas mungkin dari persyaratan badan-badan lain, terutama Bank. 

Tampaknya bahwa bagi kebanyakan orang, persyaratan adalah alat pertama yang terlintas dalam pikiran ketika mendiskusikan hubungan antara bantuan pembangunan dan hak asasi manusia. Namun, persyaratan ini dipenuhi masalah. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa persyaratan, tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, dan bahkan mungkin untuk menciptakan dinamika yang merusak hasil yang diinginkan. Persyaratan dapat melemahkan kualitas pemerintahan, akuntabilitas dalam negeri pemerintah, legitimasi oposisi kelompok, dan kapasitas untuk mengembangkan proses internal perubahan.

Review 8

Dalam sejarahnya, wacana dan praktek pembangunan serta hak asasi manusia berada secara terpisah. Selama setengah abad terakhir, maksud dan tujuan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya belum menjadi bagian dari praktik hak asasi manusia. Akibatnya, hak-hak masyarakat belum dilaksanakan dalam rangka perkembangan masyarakat. Banyak LSM dan organisasi akar rumput yang bekerja sama untuk mewujudkan perubahan sosial-ekonomi tersebut di seluruh dunia. Namun banyak yang gagal dalam mendorong partisipasi dan kapasitas masyarakat.

Pada tahun-tahun awal pembangunan, sebagian besar orang percaya bahwa rezim otoriter paling mampu mempertahan kebijakan pro-pertumbuhan karena mampu mengatasi penolakan dari pihak-pihak yang menentang status quo. Akan tetapi, dalam tahun-tahun terakhir, demokrasi dianggap mampu melegitimasi kebijakan pasar bebas dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Semua ini mulai berubah perlahan-lahan dari awal 1990-an dan seterusnya untuk tiga alasan utama:

• Pertama, akhir Perang Dingin juga berarti bahwa banyak negara-negara berkembang, secara teori menjadi lebih diperhatikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
• Kedua, sejumlah intelektual perubahan muncul dalam rangka pembangunan masyarakat selama periode yang sama.
• Ketiga, banyak pihak radikal dalam pembangunan masyarakat yang menginginkan pembangunan yang lebih luas termasuk seluruh aspek penopang hak asasi manusia, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Inkorporasi Retoris

Jack Donnelly berpendapat bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan bisa mengubah hak manusia, berikut pula demokrasi, perdamaian, dan keadilan, sebagai himpunan bagian dari pembangunan. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak bisa diwujudkan hanya dengan pemberian atau pemenuhan kebutuhan yang hanya sekali jalan saja, tapi yang benar adalah tentang jaminan jangka panjang. Model bantuan kemanusiaan memang baik karena dapat memberikan manfaat utama. Akan tetapi, pemberian bantuan seperti ini sangat tidak berkelanjutan, bahkan malah menimbulkan ketergantungan terhadap asing dan bisa melemahkan dinamika sosial lokal. Harus ada keseimbangan antara bantuan langsung akibat pelanggaran hak asasi manusia dan mengupayakan pencegahan struktural mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam jangka panjang.

Pembangunan atau kerja kemanusiaan tidak secara otomatis menjadi kemajuan hak asasi manusia karena diperlukan hukum dan jaminan sosial, khususnya di tingkat negara. Kemudian, pencarian jaminan tersebut harus disertai dan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi manusia. Lembaga-lembaga bantuan diharapkan mampu bekerja pada kedua tingkat tersebut. 

Bantuan dalam pembangunan oleh negara-negara donor diberikan dengan syarat. Syaratnya adalah negara tersebut tidak dikategorikan sebagai negara pelanggar HAM. Bagi negara yang melanggar HAM, maka bantuan tersebut akan ditangguhkan sampai dengan catatan tersebut sudah diperbaiki. Pemberian catatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM dunia internasional yang berafiliasi dengan PBB.

Review 7

Pada tanggal 19 April 2018 ini saya tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka saya juga tidak bisa membuat review untuk pertemuan kali ini.😼

Review 6

Tantangan Hukum

Tuduhan Eropasentris

Tuduhan Eropasentris ini dilakukan karena alasan:

• Pertama, ditanggapi oleh universalisme untuk menentang hegemoni intelektual Barat. Dimana, pemimpinnya digunakan untuk membangun stabilitas.
• Kedua, hanya retorika untuk menutupi sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

       

Pihak-pihak yang Mencoba untuk Mengusung Hak Asasi Manusia Universal
Komunitas hak asasi manusia	Komunitas pembangunan
- Kesamaan: dari dua komunitas tersebut adalah sama-sama menguniversalkan hak asasi manusia. -         Pembangunan pun akan lebih baik jika didorong oleh faktor internal

Dasar dari penulisan ini adalah karena adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membongkar keraguan dari pemimpin yang mendasarkan hak asasi manusia pada HAM Barat. Karena mereka melihat pelanggaran terjadi karena universalitas atau memang dipelihara.

Pemikiran bahwa jangan (oleh komunitas pembangunan) menggunakan satu cara untuk menegakkan hak asasi manusia. Karena jika pemerintah terdesak, maka ia akan melakukan cara apapun untuk bisa merubahnya, yaitu misalnya dengan tekanan dan pembangunan.

Cara yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Tuduhan Eropasentris
1. Solusi Hukum 2. Relativitas Budaya yang Lemah 3. Posisi Afirmatif	Banyak dilakukan oleh komunitas hak asasi manusia.
1. Strategi Empirisis 2. Pendekatan Filosofis 3. Perubahan Inkremental	Banyak dilakukan oleh komunitas pembangunan.
Ke 6 (enam) cara diatas, diharapkan juga mampu saling menginspirasi

Kelemahan dari metode ini adalah:

- Jika negara mengakui hukum internasional, maka itu adalah hal yang baik.

- Pasal-pasal HAM yang menjadi rujukan tidak pasti.

Review 5

Review ini adalah review materi di tanggal 10 April 2018. Namun, karena pada hari tersebut saya tidak memasuki perkuliahan, maka saya tidak bisa me-review materi di pertemuan kali ini. 😄

Review 4

Apakah pembangunan itu penting?

Kata pembangunan lebih menggema pada awalnya dalam taraf hubungan antar negara. Pada awalnya konsep pembangunan akan lebih bermakna jika dikaji dalam konsep hubungan internasional. Karena di banyak negara, pembangunan itu bisa dikatakan tidak mendapat perhatian, tapi yang mendapat perhatian itu adalah bagaimana membagi kekuasaan di tingkat lokal.

Pertama kali, konsep pembangunan muncul sebagai diskursus pengetahuan bermula pada awal periode pasca perang dunia. Rita Abrahamsen menyatakan bahwa gagasan moderat tentang pembangunan secara instrinsik terkait juga dengan kemajuan dan evolusi yang dengan peka menandai budaya barat sejak zaman pencerahan. Meskipun gagasan mengenai pembangunan terkait dengan perkembangan kapitalisme dan modernitas, kapitalisme itu lebih kepada individu-individu. Namun pelembagaan institusional pembangunan sesungguhnya telah mendapat statusnya setelah perang dunia ke-2. Periode ini turut menjadi saksi munculnya organisasi pembangunan. Kerja sama antar negara itu penting dalam pembangunan. Karena dalam kerja sama tersebut kita dapat  menggerakan pembangunan kita.

Jika kita lihat secara antropologi, masyarakat berkumpul satu sama lain, membentuk suatu kebudayaan, mendiami suatu wilayah dan mempunyai batas-batas tertentu. Dengan kondisi seperti ini, pembangunan itu sebenernya merupakan kata yang tidak penting, karena pembangunan akan berubah ke arah yang lebih baik. Pembangunan harus berubah karena ada masalah. Masalah ini berangkat dari masyarakat yang terus berkembang biak, sehingga sumber ekonomi yang selama ini tidak dipermasalahkan menjadi bermasalah karena perkembangan masyarakat tidak seimbang dengan kebutuhan mereka.

Namun sebenarnya, antropologi mengambil peran atau pelengkap utama dalam pembangunan, misalnya seorang kepala pembangunan perlu pengetahuan perilaku manusia untuk mengelola tim pembangunannya dan membuat produk pembangunan yang bisa berfungsi bagus bagi kepentingan manusia. Antropologi akan lebih dipakai:

1.   Dalam perencanaan, yakni sangat bisa dalam memahami perilaku, pola pikir, kebutuhan, aspirasi, kepentingan dari masyarakat yang akan dibangun atau yang menjadi kelompok sasaran.

2.    Berperan dalam mengembangkan desain, program, strategi, rekayasa dalam pembangunan tersebut.

3.    Peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan pembangunan kepada sasaran masyarakat dan upaya pemberdayaan serta upaya perlakuannya, dalam hal ini antropologi sangat mengandalkan metode mujarabnya yakni pendekatan atau hubungan interpersonal yang bagus dan lebih lagi metode partisipatif sebagai metode paling unggul diakui oleh siapapun yang berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan apa saja.

Bagaimana bentuk pengaplikasiannya?

Jika dilihat dari sisi pemerintah, maka pemerintah harus melakukan perubahan dari kondisi yang ada. Kemudian dikonsepkan bantuan itu seperti apa. Dalam hubungan internasional, maka kita membutuhkan kerjasama karena permasalahan manusia semakin lama semakin kompleks. Apabila kemudian masyarakat sudah terhindar dari berbagai permasalahan, maka pembangunan tetap menjadi penting disini. Karena ada perubahan-perubahan dari struktur masyarakat yang semakin lama semain berkembang menimbulkan banyak persoalan kemudian, dan sebagai suatu negara yang bermartabat tentu ada tanggung jawab untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini di daerah yang ia pimpin.

Dilihat dari sisi sejarah, pada awalnya perhatian negara-negara hanya pada bagaimana mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal, tidak terfikir bagaimana untuk membantu masyarakat. Pada zaman kerajaan misalnya, pembangunan semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan raja dan kepentingan lokal agar sesuatu terlihat indah, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pembangunan yang lebih mengarah kepada bagaimana menghidupi masyarakat, bagaimana mengentaskan kemiskinan, dll itu baru muncul setelah perang dunia ke-2.

Pembangunan juga dapat dilihat melalui teori Keynesian. Keynesian adalah nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes seorang ekonom Inggris. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang. Pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh suatu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain. Saat ini pemerintah memiliki uang, lalu uang ini mau dipergunakan untuk apa supaya pembangunan itu tepat sasaran? Menurut Keynesian, seharusnya pemerintah itu mendorong konsumsi. Namun, konsumsi masyarakat itu harusnya terlebih dahulu dicontohkan oleh pemerintah dan negara. Bahwa peran pemerintah perlu dalam mendorong perekonomian masyarakat dengan cara pemerintah itu lebih aktif untuk membeli (pertanian, bulog, dll) dari masyarakat. Teori lain mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam perekonomian. Perekonomian itu sebaiknya diserahkan kepada pasar saja. Pemerintah hanya cukup untuk membuat regulasi saja.